Dalam setiap kemajuan bangsa dan negara (nations and states), hal mendasar yang paling akan membedakan satu dengan yang lainnya adalah tentang bagaimana merancang dan mengerjakan upaya reformasi birokrasinya. Agenda reformasi bukan sebuah alur alamiah, yang dapat dengan sendirinya muncul dan menjadi bentuk jadi. Reformasi birokrasi adalah segala hal yang diupayakan dengan keseriusan untuk menuju pondasi dan bangunan kokoh perbaikan bangsa dan negara di semua lini.
Setiap upaya melakukan perubahan, dukungan dan penolakan yang muncul baik dari internal birokrasi, intra dan ekstra politik, maupun publiknya sendiri akan menjadi konsekuensi yang tidak akan dapat dihindari. Di situlah kemudian semua pihak akan diuji tentang komitmen mencapai perubahan. Pada akhirnya, bangsa dan negara yang hari ini berada dalam kelompok “maju”, adalah yang telah melampaui proses dialektika pembangunan nasionalnya secara multisektoral (sosial-budaya, ekonomi, dan politik).
Dalam hampir dua dekade masa reformasi di Indonesia dilakukan dan masih terus mengalami proses penyempurnaan. Dalam setiap format administrasi pembenahan secara normatif, memang selalu tampak apik. Namun, reformasi tidak berada di ruang kosong: konsep di atas kertas selalu berhadapan dengan implementasi lapangan dengan banyak aspek lain (sosial-budaya, ekonomi, dan politik) secara multidimensional.
Dalam reformasi sendiri, ada lima kelompok elemen dasar yang perlu diperhatikan untuk dibenahi, yaitu: 1) Pengawasan dan Akuntabilitas; 2) Administrasi Pemerintahan; 3) Aparatur Sipil Negara (ASN); 4) Layanan Publik; dan 5) Organisasi Publik. Kelimanya memiliki turunan masing-masing yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam relitas di lapangan. Mereka yang sukses mereformasi birokrasinya yang mampu menjahit segala solusi di antara segala permasalahan lapangan ke dalam sebuah kerangka reformasi.
Oleh karena itu, Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Sebelas Maret menyelenggarakan Seminar Nasional Administrasi Publik (SNAP) yang melibatkan berbagai pihak (pemerintah, akademisi, praktisi, dan profesional) sebagai bentuk komitmen kami terhadap isu-isu administrasi publik. Tema tahun ini bekerjasama dengan IAPA adalah “Relasi Governansi dalam Agenda Reformasi Birokrasi Multidimensional di Indonesia” yang akan dilangsungkan pada Kamis, 12 Juli 2018 di Syariah Hotel Solo, Colomado, Karanganyar dengan menghadirkan keynote speaker (1) Prof. Dr. Sofian Effendi (Ketua Komisi ASN) dengan materi Relasi Governansi dalam Agenda Reformasi Birokrasi yang Multidimensional di Indonesia; (2) Drs. Dwi Wahyu Atmaji, M.P.A. (Sekretaris Kementerian PANRB) dengan materi Sinergitas Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pusat dan Daerah; (3) Prof. Dr. Eko Prasodjo (Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia dengan tema Dinamika Peningkatan Kualitas Birokrasi di Indonesia; (4) Dr. Kristina Setyowati, M.Si.(Kaprodi Administrasi Publik, Universitas Sebelas Maret) dengan materi Manajemen ASN Berbasis Meryt System dan Kompetensi. Sedangkan untuk konferensi dan call paper dengan topik yang ditawarkan (1) Pengawasan dan Akuntabilitas; (2) Aparatur Sipil Negara (ASN); Administrasi Pemerintahan; (4) Layanan Publik; (5) Organisisasi Publik. (Maryani FISIP UNS)
Info lebih jauh silakan kontak
+62 271 637 358 (at office hour); +62 858 6708 8716 (hotline & whatsapp) ; panitia.snap@gmail.com ; https://bit.ly/2GHyxg4
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
javanologi
FIB UNS
Administrator Newsroom
Jamaah Nurul Huda
FK UNS