Rabu, 26 Oktober 2016, bertempat di Pusdiklat UNS. Direktorat Jenderal (Ditjen) Kerja Sama ASEAN (KSA) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bersama Universitas Sebelas Maret (UNS) meresmikan Pusat Studi ASEAN (PSA) yang berada dibawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNS. PSA merupakan pusat studi ke-23 yang berada di LPPM UNS dengan Ketua Ign. Agung Setiawan.
Diresmikannya PSA UNS mencatatkan UNS sebagai salah satu institusi yang memiliki nota kesepahaman (MoU) dengan Kemenlu dalam bidang “Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian/Pengkajian Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat”. PSA UNS merupakan 1 dari keseluruhan 21 PSA di Indonesia yang sudah diresmikan oleh Kemenlu melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Kerja Sama ASEAN (KSA) Kemenlu, Jose Tavares, dan Rektor UNS Solo, Ravik Karsidi.
Peresmian PSA UNS merupkan bagian dari Rangkaian Kegiatan Ditjen KSA Kemenlu RI, di Kota Surakarta yang dilanjutkan dengan kegiatan seminar umum dan working dinner. Dua seminar umum yang diselenggarakan bertemakan “Perkembangan Terkini ASEAN” dan “Pemanfaatan Peluang Masyarakat ASEAN bagi Peningkatan Kesejahteraan Daerah” dengan menghadirkan narasumber dari Kemenlu RI, UNS, Pemkot Surakarta dan Kadin setempat. Pada malam harinya, Ditjen KSA, Kemlu RI juga bertemu dengan Pemkot Surakarta dan media massa lokal dalam acara working dinner untuk saling bertukar informasi dan pandangan mengenai isu-isu terkini ASEAN.
Dirjen KSA, Jose Tavares, mengemukakan bahwa PSA merupakan inisiatif Kemenlu dalam memasyarakatkan Masyarakat ASEAN di tingkat nasional. PSA diharapkan dapat menjadi mitra andal pemerintah dalam upaya penyebarluasan informasi mengenai perkembangan terkini ASEAN dan memperoleh masukan serta rekomendasi bagi penyusunan kebijakan. Selain itu hadirnya PSA di perguruan tinggi akan meningkatkan kerja sama bidang ilmiah. Sebab proses mempelajari integrasi di kawasan ASEAN, maupun dunia biasanya dilakukan lembaga pendidikan tinggi, sebagai lembaga intelektual, sehingga akan mampu memberikan masukan bagi kebijakan yang akan diambil pemerintah.
“Pemerintah akan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari pemikiran tajam akademisi yang out the box, nah region integration di kawasan seperti apa, di sinilah peran PSA, dengan perannya, penelitian ilmiah harus dilakukan”
Kerjasama yang dilakukan antara UNS dan Kemenlu dikatakan akan berimbas positif pada peningkatan akses universitas terhadap informasi perkembangan Masyarakat ASEAN serta memperluas jejaring dalam Masyarakat ASEAN. PSA UNS akan mendapatkan akses kepada pejabat pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Nasional ASEAN, akademisi dari PSA lain di Indonesia dan PSA negara anggota ASEAN lainnya.
(editor: newsroom uns, sumber: mwak kemlu)
Lazis UNS
Fakultas Ekonomi dan Bisnis