Perkembangan perdagangan internasional, baik yang menyangkut kegiatan di bidang impor maupun ekspor, akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pemahaman administrasi ekspor dan impor bagi mahasiswa Program Vokasi Diploma 3 Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  (Prodi D3 MA FISIP) UNS merupakan kewajiban dan keharusan  dimana setiap mahasiswa dituntut  memahami bagaimana prosedur administrasi khususnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor di wilayah Republik Indonesia.

Pada awalnya mata kuliah   perdagangan internasional bagi  Prodi D3 MA  merupakan mata kuliah  pilihan  tetapi  dengan adanya perubahan ekonomi  internasional  yang berdampak luas maka  pemahaman akan pengetahuan tentang ekspor impor bagi para mahasiswa ini menjadi suatu keharusan. Untuk itu Prodi D3 FISIP UNS  menyelenggarakan kegiatan Workshop Prosedur Administrasi Ekspor  Impor dengan mengundang narasumber langsung dari Kantor Pengawas dan Pelayanan Cukai (KPPBC) tipe Madya B Kota Surakarta dan PT Angkasa Pura Suport Solo.

Kegiatan ini diselenggarakan Selasa, 8 Oktober 2019 di UNS Inn Solo diikuti oleh mahasiswa Prodi D3 MA angkatan 2017, mulai pukul 09.00-13.00 WIB dengan menghadirkan narasumber Rudi Aji Hermawan, KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta, Sandy HS, KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta dan Michelia Chrysanti dari PT Angkasa Pura Logistik dan dibuka oleh Kepala Prodi  D3 MA FISIP UNS, Irsyadul Ibad, S.AB., M.ed., M.Si.

Dalam paparannya terkait KPPBC, para narasumber  menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, khususnya Kantor Pengawas dan Pelayanan Cukai (KPPBC) tipe Madya B Kota Surakarta yang merupakan suatu organisasi yang keberadaannya  penting bagi Negara  dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri, memberantas penyelundupan, melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara;dan memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan Negara.

Sejalan dengan itu, semakin beragamnya sentra-sentra pelayanan baik dari segi perlindungan terhadap Intellectual Property Rights, anti dumping, anti subsidi, self Assessment, maka secara ringkas KPPBC diharapkan dapat berbuat lebih banyak dengan biaya lebih rendah dan dapat  melakukan pelayanan yang singkat, jelas dan efektif bagi semua penggunanya. (Maryani  FISIP UNS)

Berita yang sama telah terbit di fisip.uns.ac.id

Komentar

Shares