Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia berkewajiban untuk melakukan telaah (research) atau penelitian terhadap berbagai kebijakan luar negeri secara berkesinambungan dalam upaya mendukung pencapaian kepentingan nasional. yang diharapkan akan menghasilkan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan Kementerian Luar Negeri dalam perumusan kebijakan luar negeri.
Untuk mencapai upaya diatas maka Sabtu, 20 Pebruari 2016 pukul 11.00 WIB di Ruang Seminar Kecil Gedung 1 lantai 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret telah dilaksanakan penandatangan perjanjian dan kontrak kerjasama anatara Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan Laboratory for Soft Power Diplomacy Universitas Sebelas Maret tentang Kerjasama studi dengan Kajian Gastrodiplomacy sebagai Penjuru Diplomacy Ekonomi Indonesia. Hadir dalam kegiatan tersebut Jajaran Dekanat, Kepala Laboratory for Soft Power Diplomacy Prof. Andrik Purwasito DEA, dosen dan mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional dan insan pers.
Menurut Duta Besar Salman Al Farisi yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana tugas Kepala Badan Pengkajian dan Pengmbangan Kebijakan, diplomasi ekonomi merupakan salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian khusus agar dapar memberikan manfaat yang konkret bagi kepentibngan rakyat, adapun pendekatan gastrodiplomacy dikembangkang karena potensi kuliner nusantara sebagai salah satu asset yang efektif menarik perhatian dan dapat memberntuk persepsi public sebagai strategic dan konsep yang sistematik, terpadu yang berdampak pada peningkatan perekonomian nasional. (Maryani FISIP UNS
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Lazis UNS