Mahasiswa Harus Berperan Aktif dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menyebarluaskan informasi mengenai pengelolaan APBN dan Keuangan daerah sekaligus memperluas wawasan mahasiswa untuk ikut mengawasi pembangunan daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia bekerjasama dengan FEB UNS gelar DJPK Goes To Campus (DGTC), Jumat, 9/11/2018.

Kegiatan yang diikuti lebih dari 200 mahasiswa dan perwakilan dari pemerintah daerah se-provinsi Jawa Tengah menghadirkan narasumber tunggal, Ubaidi Shoheh Hamidi, SE, MM, Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, DJPK Kemenkeu RI.

Lukman Hakim, Ph.D, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FEB UNS dalam sambutan sekaligus membuka acara mengatakan tema yang diangkat pada kegiatan ini sangat bagus, Optimalisasi Desentralisasi Fiskal dalam Mendukung Pembangunan Daerah Berkelanjutan.

“Seperti yang kita pahami, sejak reformasi kita kenal desentralisasi, kita juga mengenal otonomi daerah. Pemerintahan sekarang menggunakan konsep pembangunan dari pinggir, yang dicanangkan dalam salah satu nawacita, pembangunan tak lagi terpusat (sentralisasi) di perkotaan, melainkan harus dilakukan menyebar di seluruh pelosok (desentralisasi)” papar Lukman.

Di awal presentasinya, Ubaidi yang juga merupakan alumni FEB UNS mengingatkan pesan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dalam melakukan aktifitas, seluruh institusi atau level pemerintahan harus berpijak pada tujuan kemerdekaan yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Di dalam meraih tujuan itu, terkait dengan desentralisasi, ada beberapa persoalan dan tantangan yang kita hadapi, yaitu tingkat kemiskinan masih bervariasi antar wilayah, data per maret 2018 paling banyak di papua, rata-rata di wilayah timur,  beberapa wilayah di Sumatera dan Sulawesi tingkat kemiskinannya juga tinggi; pertumbuhan ekonomi belum merata dan distribusi domestik bruto yang tidak merata.

“Dua tahun terakhir ini, kita merumuskan prioritas pembangunan nasional terhadap tiga isu utama ini’  jelasnya

Dari adanya beberapa tantangan tadi, DJPK merumuskan tiga fungsi kebijakan fiskal, yaitu fungsi alokasi, meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta pemanfaatan atas beberapa sumber daya yang dialokasikan; fungsi distribusi sebagai perwujudan untuk menciptakan pemerintahan dan keadilan baik antar kelompok masyarakat dan antar wilayah; fungsi stabilisasi, memelihara dan menciptakan keseimbangan perekonomian terutama menstabilitaskan beberapa indikator ekonomi makro dan stabilitas harga.

Tiga instrumen itu yang melandasi bagaimana kebijakan yang terkait perimbangan keuangan pusat daerah itu merumuskan desentralisasi fiskal.

Di akhir paparannya, Ubaidi berharap agar mahasiswa atau akademisi memiliki peran untuk melakukan kajian/penelitian/analisis evidence based dengan output yang dapat digunakan tidak hanya untuk pengembangan kelembagaan perguruan tinggi namun juga menjadi solusi masalah pembangunan, memberi masukan/kritik secara positif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, mengawasi pelaksanaan pembangunan secara bersama-sama untuk menjaga akuntabilitas demi tujuan kesejahteraan bersama serta aktif sebagai agent of change, tidak hanya sebagai penggagas tetapi juga pelaku perubahan.

#Tetri  Wahyu – Humas FEB