Permasalahan di masa pandemi Covid-19 harus disikapi dengan baik karena pagebluk ini diprediksi akan berlangsung lama. Sejarah menunjukkan bahwa pandemi muncul setiap 100 tahun dan mereda dalam waktu 3 sampai dengan 6 tahun dan memakan banyak korban.  Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini akan memakan waktu yang lebih pendek karena kecanggihan teknologi dunia kedokteran, mungkin hingga akhir tahun 2021 karena sampai sekarang vaksinnya belum ditemukan.

Hal itu disampaikan Prof. Djoko Suhardjanto, M.Com., (Hons)., Ph.D. Ak., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS), mengawali presentasinya pada Webinar Series Sinergi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Cirebon di Era Kenormalan Baru yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Himatansi Universitas Swadaya Gunung Jati dengan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Wilayah Jabar dan  Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Cirebon.

Prof. Djoko Suhardjanto, M.Com., (Hons)., Ph.D. Ak., Dekan FEB UNS

Di kegiatan yang diikuti lebih dari 400 peserta itu, Prof. Djoko mengutip pernyataan dari Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonnesia (KPwBI) Cirebon, Bakti Artanta bahwa pada triwulan II lalu, pertumbuhan ekonomi secara nasional turun hingga minus 5,3 % di Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi minus 5,69%.

Namun Prof. Djoko optimis pertumbuhan ekonomi positif pada triwulan  III  ini karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tak lagi diberlakukan. Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) diharapkan dapat membuat masyarakat lebih produktif dan berkembang. Dibandingkan dengan Thailand yang minus 12%, Singapura minus 12% dan Malaysia minus 13 %, pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih lebih  baik.

Selanjutnya disampaikan kebijakan pemulihan ekonomi di era kenormalan baru bisa dilakukan dari beberapa perspektif yakni waktu, orientasi ekspor – impor, demand  – supply, UMKM – usaha menengah besar, offline – online dan pelibatan stakeholder.

“Dalam jangka pendek, pemulihan ekonomi dapat dilakukan dengan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak dengan proses administrasi yang tidak rumit dan berbelit seperti syarat NPWP. Pemerintah daerah juga dapat menggiatkan padat karya yang mendukung sektor produksi pangan dan pertanian dalam arti yang luas seperti pembuatan saluran, pompa air dan talut” Jelasnya.

Model kemandirian masyarakat di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Purworejo,  salah satu desa binaan FEB UNS menjadi contoh. Dari desa yang semula sangat miskin dengan hanya memiliki satu musim panen berkembang menjadi  tiga musim panen, dan sekarang sudah semakin berkembang dengan membangun bisnis digital.

Di jangka menengah dengan memperkuat ketahanan pangan dengan subsidi pupuk dan benih serta menyiapkan sektor pariwisata. Dalam jangka panjang jelas menfokuskan pada  pendidikan yang berkarakter dan pertahanan bela bangsa.

Menurutnya, dampak terbesar Pandemi Covid-19 dialami UMKM sehingga pemerintah daerah harus semaksimal mungkin mengurangi beban pajak dan retribusi ke masyarakat, meniadakan sementara pajak PPh, PBB dan PPN serta memberi bantuan kredit murah dengan tanpa administrasi yang rumit serta mengadakan pelatihan dan pendampingan digitalisasi.

Kebijakan pemulihan ekonomi juga harus melibatkan semua komponen. Pemerintah harus  menggelontorkan skema peningkatan demand. Perguruan tinggi juga memiliki peran yang sangat strategis, terutama program kampus merdeka dapat menjadi program unggulan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak Covid. Bantuan berupa pelatihan kepada UMKM atau pendampingan desa.

Di penutup paparannya, Prof. Djoko mengajak kepada semua komponen anak bangsa agar lebih mencintai dan membeli produk bangsa sendiri sehingga bangsa Indonesia  bisa menjadi kuat.  (Humas)

Komentar