BPPK Kemenlu dan UNS Kaji Pengembangan Gastrodiplomacy

Total
0
Shares

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Kementerian Luar Negeri RI bersama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) mengadakan kerjasama penelitian dalam bidang gastrodiplomacy, perlunya pengembangan gastrodiplomacy sebagai penjuru diplomasi ekonomi Indonesia menjadi latar belakan dari kerjasama ini.

Gastrodiplomacy atau Diplomasi Kuliner merupakan upaya penggunaan kuliner sebagai strategi dalam diplomasi publik yang dapat dilakukan dengan cara mempromosikan masakan khas masing-masing negara, sehingga kemudian akan meningkatkan kesadaran publik terkait nation brand negara, selain menjadi instumen untuk meningkatkan citra negara, gastrodiplomacy juga dapat digunakan sebagai instrumen diplomasi ekonomi, khususnya bagi indonesia dengan memperluas jangkauan pasar penikmat kuliner Indonesia hingga ke mancanegara.

gastrodiplomacy
gastrodiplomacy – Diplomasi Kuliner

Dr. Bambang Susanto, selaku Sekretaris BPPK menyatakan bahwa perlu adanya upaya untuk duduk bersama dalam menyusun roadmap dan grand design pengembangan gastrodiplomacy. “Kami menjajaki pendapat para akademisi, diantaranya akademisi UNS untuk menggali ide-ide dalam pengembangan gastrodiplomacy”, ujarnya saat pertemuan dengan Tim Kajian “Gastrodiplomacy Sebagai Penjuru Diplomasi Ekonomi Indonesia” di UNS, Surakarta, 5 Oktober 2016.

Menurut Prof. Andrik Purwasito, DEA, Ketua Tim Kajian Universitas Sebelas Maret (UNS), yang juga menjabat sebaga kepala prodi HI UNS, “gastrodiplomacy tidak hanya berbicara mengenai makanan saja, tetapi juga berkaitan dengan persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya, sehingga negara wajib hadir dalam pelaksanaan gastrodiplomacy”.

Prof. Andrik menambahkan bahwa peran Kementerian Luar Negeri dibutuhkan sebagai leading sector dalam pelaksanaan gastrodiplomacy, karena merupakan kepentingan nasional. Sehingga, perlu dibubuhkan di dalam kebijakan ekonomi nasional agar lebih terfokus dan sesuai dengan target yamg dirumuskan.

Kerjasama BPPK - UNS Gastrodiplomacy
Kerjasama BPPK – UNS Gastrodiplomacy (dok kemlu ri)

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mendukung keberhasilan gastrodiplomacy diantaranya, pertama, menyusun legal standing sebagai payung hukum bagi para pemangku kepentingan untuk menjalankan misi diplomasi ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan. Kedua, gastrodiplomacy bukanlah suatu kegiatan yang dapat berdiri sendiri, dan selalu berkaitan erat dengan etika, manajemen, sumber daya manusia, permodalan dan perbankan, standarisasi produk, etos kerja, proses perolehan dan distribusi bahan pangan, dan segala hal berhubungan dengan hukum negara lain. Oleh karena itu, kebijakan gastrodiplomacy harus dikoneksikan dengan kebijakan politik luar negeri dan kebijakan ekonomi nasional. Ketiga, legitimasi peran Kementerian Luar Negeri sebagai leading sector dan facilitator dalam kegiatan gastrodiplomacy. Kementerian Luar Negeri juga melakukan sinergi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun roadmap dan grand design untuk implementasi penerapan dan juga pengembangangastrodiplomacy.

(bppk kemlu/ hi uns)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You May Also Like